IMM Surakarta

”Harga mahal reformasi 1998 masih jauh dari ’terbayar’ : kroni politik Orde Baru yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga melahirkan anarkisme birokrasi masih meninggalkan bekasnya hingga kini. Dari kaca mata hukum positif,  Arus demokratisasi pada satu dasawarsa terakhir ini telah bergerak pada tahap melacak extra judicial crime pada berbagai level birokrasi, yaitu lahirnya lembaga yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat atas kinerja para penegak hukum. Oleh karena masyarakat tidak mempercayai integritas moral para penegak hukum karena aparat telah menyalahgunakan wewenang dan memberi perlindungan terhadap praktek-praktek kejahatan, dan pada tahap yang lebih akut masyarakat melakukan upaya penegakan hukum menurut pandangan dan cara-cara mereka sendiri.

Kondisi demikian dilatarbelakangi pula oleh Anarkisme birokrasi, di mana para penyelenggra negara diberbagai tingkatan dengan skala yang besar kurang terbuka dan komunikatif dengan ruang publik. Sehingga banyak kepentingan masyarakat yang terbengkalai dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam problematika ini pemerintah telah mengambil langkah dengan pembentukan lembaga Ombudsment, KPK, dan Tim SatGas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam taraf ini pemerintah telah memenuhi porsinya, namun harus kita akui hal demikian hanyalah alat politik bersifat temporer. Karena dalam kaitannya dengan usaha pemerintah memenuhi unsur arbiter yang kini hampir hilang pada lembaga peradilan diberbagai tingkat, yaitu menjadi penengah antara harapan masyarakat terhadap kepastian hukum dan realitas karut-marutnya politik hukum Indonesia dewasa ini.

Jika masyarakat dan para pejabat negara konsisten dalam menuntaskan agenda reformasi, maka optimisme untuk membangun kembali kekuasaan kehakiman yang bebas dan bermartabat harus dijadikan salah satu agenda utama bangsa ini. Agar tercipta kepastian hukum bagi realitas dinamika masyarakat. Amin.