IMM Surakarta

Dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, baik pendidikan dan kesehatan memerlukan instrumen berupa sistem birokrasi yang efekif dan efisien, komitmen mewujudkan supremasi hokum dalam berbagai aspek dan menggagas martabat bangsa dengan politik bebas-aktif. Itu semua akan menjadi angan-angan jika Presiden SBY –dalam menahkodai KIB Jilid II– tidak merubah arus kebijakan politiknya.

Arus kebijakan politik itu berupa mentalitas kepemimpinan yang “gali lubang tutup lubang”. Karena selama SBY berkuasa masih sangat akomodatif terhadap rezim monneter di negeri ini, hal ini dapat terlihat jelas dari berbagai kasus perbankan yang tidak jelas penyelesaian hukumnya, baik itu kasus BLBI dan pemberian bailout bagi Bank Century. Hal ini sangat berbahaya bagi kekuasaan fiskal pemerintah, menguapnya pajak yang bibayar masyarakat dan dapat pula berakibat penambahan utang luar negeri bagi pemerintah untuk menutupi kebutuhan pengeluaran kebutuhan rutin pemerintah dan janji-janjinya tentang program peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, kedepan harus dibangun kapasitas hokum yang menyeluruh, orientasi kebijakan yang berpihak bagi rakyat kecil khususnya, pendidikan dan kesehatan, birokrasi yang efektif dan efisien, penghapusan utang luar negeri, perekonomian yang mandiri, kesehatan sistem finansial dan pemberantasan korupsi. Sehingga keterbelakangan mental pejabat dapat dikikis perlahan dan masyarakat mendapatkan contoh kearifan para pemimpin.