IMM Surakarta

Pilar utama membangun kehidupan sebuah bangsa yang mandiri dan sejahtera adalah penguatan mentalitas warganya. Faktor mentalitas ini mempengaruhi peranan penting karena hal ini berfungsi dan bukan hanya modal dasar, tetapi juga sebagai pengendali jalannya kehidupan bangsa untuk tetap pada jalur yan “benar”. Jika mentalitas tidak terbangun secara kuat, maka jalannya kehidupan bangsa ini tidak berjalan dengan benar.

Dilihat dari sudut pandang kekuasaan. Marjinalisasi masyarakat terbentuk dari pemahaman sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di masyarakat, dan yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan untuk menjalankan proses tranformasi yang di jalankan dengan segera. Hal ini merupakan lukisan kondisi elemen masyarakat bawah (perdesaan) di bawah terik kekuasan Orde Baru. Adapun produk hukum pada pemerintahan ini adalah UU No. 5 Tahun 1979, sebagai perwujudan penghancuran Institusi lokal. Dengan kata lain terdapat konfigurasi sosial baru, yang pada perjalananya menjauhkan masyarakat untuk mengatasi problem.

1.    Indonesia merdeka dari penjajahan gaya baru demi mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa

Indonesia memang sudah merdeka secara konstitusional sejak 1945, akan tetapi secara substansial sesungguhnya Indonesia belum merdeka. Penjahan gaya (neokolonialisme) baru kembali bercokol mewujud dalam bentuk penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara kaya. Penguasaan sektor-sekotor ekonomi penting oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) adalah bukti kuat betapa saat ini bangsa ini masih belum memiliki kedaulatan apalagi kemandirian.

Penguasaan asing tersebut tentunya tidak datang begitu saja, mereka datang ditopang oleh pemerintahannya sendiri dan juga oleh sistem pemerintahan Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengabdi kepada kepentingan rakyatnya sendiri melainkan kepada kepentingan asing yang memiki lebih banyak modal finansial. Alih-alih menjadi pelayan bangsa, mereka justru menjadi perpanjangan tangan pemilik modal asing untuk melakukan eksplotasi dan bahkan opresi terhadap rakyatnya sendiri.

Kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan-kebijakan yang dilandaskan pada semangat untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, melainkan atas pesanan dari para pemilik modal luar negeri. Melalui agen-agennya yang saat ini bertebaran di negeri ini, mereka memesan sejumlah kebijakan-kebijakan baru yang dibuat dengan tujuan utama: memuluskan jalan mereka menekspolitasi sumbar daya alam di bumi nusantara. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Kiki Syahnakri,  berdasarkan kajian BIN tahun 2006 sudah terdapat 72 perundang-undangan baru yang merupakan pesanan asing yang tentunya punya potensi melilit negeri ini dalam kelindan penguasaan yang tidak berkesudahan.

Fenomena di atas tentunya harus segera disudahi. Bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya harus sadar dan bangkit bersama untuk menghalau gerak langkah penjajahan gaya baru ini. Mereka bekerja sama secara sistematis menggunakan kekuatan modal besar dan lobi politik yang kuat untuk mengeksploitasi negeri ini. Lebih lanjut, mereka juga dibantu oleh para hambanya di dalam negeri yang saat ini duduk dalam posisi-posisi strategis dalam politik maupun birokrasi.

Oleh karena itu, tak ada kata lain bagi bangsa Indonesia selain bersama-sama menggugah kesadaran dan melakukan perlawanan. Jika kita menginginkan suatu kedaulatan penuh dan bangsa yang mandiri secara utuh, maka seluruh elemen bangsa harus bersatu melawan penjajahan gaya baru tersebut.